peradilan dalam Islam

PERADILAN DALAM ISLAM

I.    PERADILAN

a. Pengertian peradilan

Peradilan dalam pembahasan fiqh diistilahkan dengan qodho’ ( قَضَاءٌ) . Istilah tersebut diambil dari kata قَضَى – يَقْضِى yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Adapun secara makna terminologi peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku.

Tempat untuk mengadili perkara disebut pengadilan. Dan orang yang bertugas mengadili perkara disebut qadhi atau hakim. Dengan demikian hukum yang dijadikan dasar peradilan Islam adalah hukum Islam.

b. Fungsi peradilan

Sebagai lembaga negara yang ditugasi untuk memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan harus memainkan fungsinya dengan baik. Diantara fungsi terpenting peradilan adalah:

1. Menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

2. Mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan masyarakat.

3. Melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakat.

4. Mengaplikasikan nilai-nilai amar makruf  nahi munkar, dengan menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya dan menghalangi orang-orang dzalim dari tindak aniaya yang akan mereka lakukan.

c. Hikmah peradilan

         Sesuai dengan fungsi dan tujuan peradilan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dengan adanya lembaga peradilan akan diperoleh hikmah yang sangat besar  bagi kehidupan umat, yaitu:

1. Terwujudnya masyarakat yang bersih, karena setiap orang terlindungi haknya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah dimana beliau Saw menjelaskan bahwa satu masyarakat tidak dinilai bersih, jika hak orang-orang yang lemah diambil orang-orang yang kuat.

2. Terciptanya aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena masyarakat telah menjelma menjadi masyarakat bersih.

3. Terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Artinya setiap hak – hak orang dihargai dan dilindungi. Allah SWT berfirman :

…وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ

Artinya : “ (Allah menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaklah kamu (menetapkan) hukum itu dengan adil (QS.An Nisa’: 58)

4. Terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat.

5. Dapat mewujudkan suasana yang mendorong untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT bagi semua pihak. Allah Swt berfirman :

اِعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى

Artinya : “ Berlaku adillah kamu sekalian karena adil itu lebih dekat kepada taqwa.”(QS. Al – Maidah : 8)

II.  HAKIM

a. Pengertian Hakim

         Hakim adalah orang yang diangkat pemerintah untuk menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum suatu perkara dengan adil. Dengan kata lain hakim adalah orang yang bertugas untuk mengadili. Ia mempunyai kedudukan yang terhormat selama ia berlaku adil.

         Terkait dengan kedudukan hakim, Rasulullah menjelaskan dalam salah satu sabda beliau yang diriwayatkan oleh imam Baihaqi:

إِذَا جَلَسَ الْقَاضِي فِى مَكَانِهِ هَبَطَ عَلَيْهِ مَلَكَانِ يُسَدِّدَانِهِ وَ يُوَفِّقَانِهِ وَ يُرْشِدَانِهِ مَا لَمْ يَجِرْ فَإِذَا جَارَ عَرَجَا َتَرَكَاهُ (رواه البيهقي)

Artinya : “Apabila hakim duduk ditempatnya (sesuai dengan kedudukan hakim adil) maka dua malaikat membenarkan, menolong dan menunjukkannya selama tidak menyeleweng. Apabila menyeleweng maka kedua malaikat akan meninggalkannya. (H.R. Baihaqi)

b. Syarat – syarat Hakim

Karena mulianya tugas seorang hakim dan beratnya tanggung jawab yang dipikulkan di atas pundaknya demi terwujudnya keadilan, maka seorang hakim harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Beragama Islam. Karena permasalahan yang terkait dengan hukum Islam tidak bisa dipasrahkan kepada hakim non muslim.

2. Aqil baligh sehingga bisa membedakan antara yang hak dan yang bathil

3. Sehat jasmani dan rohani

4. Merdeka (bukan hamba sahaya). Karena hamba sahaya tidak mempunyai kekuasaan pada dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain.

5. Berlaku adil sesuai dengan prinsip – prinsip keadilan dan kebenaran

6. Laki – laki (bukan perempuan).

Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt :

الرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ

Artinya : “  Kaum laki – laki adalah pemimpin kaum perempuan” (QS. An – Nisa’ ; 34)

Dan hadits Rasulullah Saw:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةٌ (رواه البخاري)

Artinya :” Tidak akan bahagia (mendapatkan kesudahan yang baik) suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan (HR. Bukhari)

7. Memahami hukum dalam Al Qur’an dan Sunnah

8. Memahami ijma’ ulama serta perbedaan perbedaan tradisi umat

9. Memahami bahasa Arab dengan baik, karena berbagai perangkat yang dibutuhkan untuk memutuskan hukum mayoritas berbahasa Arab.

10. Mampu berijtihad dan menguasai metode ijtihad, karena tak diperbolehkan baginya taqlid.

11. Seorang hakim harus dapat mendengarkan dengan baik, karena seorang yang                                    tuli tidak bisa mendengarkan perkataan atau pengaduan dua belah pihak yang bersengketa.

12. Seorang hakim harus dapat melihat. Karena orang yang buta tidak bisa mendeteksi siapa yang mendakwa dan siapa yang terdakwa.

13. Seorang hakim harus mengenal baca tulis.

14. Seorang hakim harus memiliki ingatan yang kuat dan dapat berbicara dengan jelas, karena orang yang bisu tidak mungkin menerangkan keputusan, dan seandainyapun ia menggunakan isyarat, tidak semua orang bisa memahami isyaratnya.

c. Macam – macam hakim dan konsekuensinya

Profesi hakim merupakan profesi yang sangat mulia. Kemuliaannya karena tanggung jawabnya yang begitu berat untuk senantiasa berlaku adil dalam memutuskan segala macam permasalahan. Ia tidak boleh memiliki tendensi kepada salah satu pendakwa atau terdakwa. Jika ia melakukan tindak kedzaliman kala menetapkan perkara maka ancaman hukuman neraka telah menantinya.

Simpulannya, kompensasi yang akan didapatkan oleh seorang hakim yang adil adalah syurga Allah ta’ala. Sebaliknya, hakim yang dzalim akan mendapatkan kesudahan yang buruk dimana ia akan distatuskan sebagai ahlunnâr (penghuni neraka). Hal ini sebagaimana Rasulullah sampaikan dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berikut:

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : قَاضٍ فِى الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فىِ النَّارِ, قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِى الْجَنَّةِ, وَ قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ فَحَكَمَ بِخِلَافِهِ فَهُوَ فِى النَّارِ, وَ قَاضٍ قَضَى عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِى النَّارِ (رواه أبو داود وغيره)

Artinya : “Hakim ada tiga macam. Satu disurga dan dua di neraka. Hakim yang mengetahui kebenaran dan menetapkan hukum berdasarkan kebenaran itu maka ia masuk surga, hakim yang mengetahui kebanaran dan menetapkan hukum bertentangan dengan kebenaran ia masuk neraka, dan hakim yang menetapkan hukum dengan kebodohannya, maka ia masuk neraka.”(HR. Abu Dawud dan lainnya)

d. Tata cara menentukan hukuman

      Orang yang mendakwa diberikan kesempatan secukupnya untuk menyampaikan tuduhannya sampai selesai. Sementara itu terdakwa (tertuduh) diminta untuk mendengarkan dan memperhatikan tuduhannya dengan sebaik – baiknya sehingga apabila tuduhan sudah selesai, terdakwa bisa menilai benar tidaknya tuduhan tersebut.

      Sebelum dakwaan atau tuduhan selesai disampaikan, hakim tidak boleh bertanya kepada pendakwa, sebab dikhwatirkan akan memberikan pengaruh positif atau negatif kepada terdakwa.

      Setelah pendakwa selesai menyampaikan tuduhannya, hakim harus mengecek tuduhan – tuduhan tersebut dengan beberapa pertanyaan yang dianggap penting. Selanjutnya, tuduhan tersebut harus dilengkapi dengan bukti – bukti yang benar.

      Jika terdakwa menolak dakwaan yang ditujukan kepadanya, maka ia harus bersumpah bahwa dakwaan tersebut salah. Rasulullah sampaikan  hal ini dalam salah satu sabda beliau:

الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِى وَالْيَمِيْنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ (رواه البيهقي)

Artinya: “Pendakwa harus menunjukkan bukti-bukti dan terdakwa harus bersumpah “(HR Baihaqi)

      Jika pendakwa menunjukkan bukti-bukti yang benar maka hakim harus memutuskan sesuai dengan tuduhan, meskipun terdakwa menolak dakwaan tersebut. Sebaliknya, jika terdakwa mampu mementahkan bukti-bukti pendakwa dan menegaskan bahwa bukti-bukti itu salah, maka hakim harus menerima sumpah terdakwa dan membenarkannya.

      Kemudian yang perlu diperhatikan juga, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan vonis hukuman dalam beberapa keadaan berikut:

1.            Saat marah

2.            Saat lapar

3.            Saat kondisi fisiknya tidak stabil karena banyak terjaga (begadang)

4.            Saat sedih

5.            Saat sangat gembira

6.            Saat sakit

7.            Saat sangat ngantuk

8.            Saat sedang menolak keburukan yang tertimpakan padanya

9.            Saat merasakan kondisi sangat panas atau sangat dingin

Kesembilan keadaan inilah yang menyebabkan ijtihad hakim tidak maksimal. Karenanya, hakim dilarang memutuskan perkara dalam keadaan-keadaan tersebut. Ia dituntut untuk senantiasa menggulirkan berbagai keputusan seadil-adilnya dan seobyektif mungkin.

e. Kedudukan Hakim Wanita

      Madzhab Maliki, Syafi’i dan Hambali tidak membolehkan pengangkatan hakim wanita. Dasar mereka adalah sabda Rasulullah yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a. berikut:

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً (رواه البخاري)

Artinya :” Tidak akan berbahagia (mendapatkan kesudahan yang baik) suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan (HR. Bukhari)

      Sedangkan Imam Hanafi membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk menyelesaikan segala urusan kecuali urusan had dan qishash. Bahkan Ibnu Jarir ath- Thabari membolehkan pengangkatan hakim wanita untuk segala urusan seperti halnya hakim pria.Menurut beliau, ketika wanita dibolehkan memberikan fatwa dalam segala macam hal, maka ia juga mendapatkan keleluasaan untuk menjadi hakim dan memutuskan perkara apapun.

III. SAKSI

a. Pengertian Saksi

      Saksi adalah orang yang diperlukan pengadilan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan suatu perkara, demi tegaknya hukum dan tercapainya keadilan dalam pengadilan.

      Tidak dibolehkan bagi saksi memberikan keterangan palsu. Ia harus jujur dalam memberikan kesaksiannya. Karena itu, seorang saksi harus terpelihara dari pengaruh atau tekanan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam sidang  peradilan.

      Pada dasarnya saksi dihadirkan agar proses penetapan hukum dapat berjalan maksimal. Saksi diharapkan dapat memberikan kesaksian yang sebenarnya, sehingga para hakim dapat mengadili terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada, termasuk keterangan dari para saksi. Sampai titik ini kita bisa memahami bahwa saksi juga merupakan salah satu alat bukti disamping bukti-bukti yang lain.

b. Syarat – syarat Menjadi Saksi

1. Islam.

2. Sudah dewasa atau baligh sehingga dapat membedakan antara yang hak dan yang bathil.

3. Berakal sehat.

4. Merdeka (bukan seorang hamba sahaya).

5. Adil. Sebagaimana firman  Allah dalam surat at-Thalaq ayat 2:

وَأَشْهِدُوْا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ

Artinya : “ Dan persaksikanlah dengan dua orang yang adil diantara kamu ( QS. At Thalaq : 2 )

      Untuk dapat dikatakan sebagai orang yang adil, saksi harus memiliki kriteria – kriteria sebagai berikut :

1. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar.

2. Menjauhkan diri dari perbuatan dosa kecil

3. Menjauhkan diri dari perbuatan bid’ah

4. Dapat mengendalikan diri dan jujur saat marah

5. Berakhlak mulia

         Mengajukan kesaksian secara suka rela tanpa diminta oleh orang yang terlibat dalam suatu perkara termasuk akhlak terpuji dalam Islam. Kesaksian yang demikian ini merupakan kesaksian murni yang belum dipengaruhi oleh persoalan lain. Rasulullah bersabda :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ شُهَدَاءَ هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا (رواه مسلم)

Artinya : “Maukah kalian aku beritahu tentang sebaik-baik saksi? ia adalah orang yang menyampaikan kesaksiannya sebelum diminta (HR. Muslim)

c. Saksi yang ditolak

         jika saksi tidak memberikan keterangan yang sebenarnya, maka kesaksiannya harus ditolak. Kriteria saksi yang ditolak kesaksiannya adalah: 

1. Saksi yang tidak adil.

2. Saksi seorang musuh kepada musuhnya.

3. Saksi seorang ayah kepada anaknya.

4. Saksi seorang anak kepada ayahnya.

5. Saksi orang yang menumpang di rumah terdakwa